Yogyakarta, Kompas - Ketoprak sebagai seni tradisi rakyat Yogyakarta menanti lonceng kematian karena terpinggirkan oleh penontonnya sendiri. Seiring munculnya stasiun-stasiun televisi (TV) swasta yang berorientasi industri dan kapitalisme, minat publik lebih tersedot untuk menyaksikan tayangan dangdut ketimbang ketoprak.Dalam sebuah diskusi di Pusat Studi Kebudayaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sabtu (20/7), penggiat seni tradisi, Bondan Nusantara menilai, nasib ketoprak tak ada bedanya dengan seni tradisi lainnya, seperti jathilan, angguk, ndolalak, badui.
"Semuanya gagal bertarung di tengah dahsyatnya gempuran tayangan TV swasta, termasuk berbagai seni tradisi di wilayah Tanah Air," kata Bondan. Misalnya, wayang kulit di Surakarta dan Yogya, ludruk di daerah Jawa Timur, kentrung di Banyuwagi, jemblung di Purworejo dan Banyumas, serta sinrilik di Sulawesi Selatan.
Dipandu dosen Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dr C Bakdi Soemanto, Bondan, yang aktif sebagai sutradara kelompok ketoprak "DMB" (Dekonstruksi Makna Beku) 2002, menilai kesenian rakyat yang tumbuh dari masyarakat komunal agraris, terpinggirkan ke habitat semula. Parahnya, masyarakat pinggiran yang tadinya guyub dengan seni tradisi berciri sederhana, akrab, dan egaliter, tersihir pula untuk menyukai estetika "baru" produk TV swasta.
"Lebih celaka lagi, TVRI (Televisi Republik Indonesia-Red) yang dulu menyediakan ruang bagi kesenian rakyat, mulai berkemas pula mengikuti langkah stasiun TV swasta. Dengan alasan menyandang status perusahaan umum, TVRI ikut berbisnis dan takluk pada kekuatan modal dari luar," ujar Bondan.
Bondan tidak menafikkan beberapa jenis kesenian rakyat yang dimodifikasi stasiun TV swasta seperti ketoprak humor, ludruk glamor, ludruk kirun, dan wayang humor. Namun dia menilai, tayangan semacam itu bukan buah kecerdasan para pelaku kesenian rakyat. Itu hanya produk para pemodal untuk meraup keuntungan.
Peminat ketoprak
Tentang menyusutnya minat penggemar ketoprak di TV, Bondan mengutip sebuah riset dari kelompok studi Realino mengenai tanggapan pemirsa terhadap tayangan "ketoprak sayembara" di TVRI Yogyakarta. Sekitar tahun 1994-1995, acara yang berdurasi sekitar 50 menit itu masih mampu menerima 800 ribu kartu pos dari pemirsa. Taruhlah rata-rata pengirim kartu pos mengirim empat kartu, berarti ada sekitar 200 ribu penonton acara itu.
Dua tahun terakhir, kartu pos yang masuk menyusut tajam menjadi 26 ribu. Jika rata-rata penonton mengirim empat kartu, berarti tinggal 6.500 orang penggemarnya.
"Kenyataan itu bertolak belakang dengan kondisi tahun 1970-an," kata Bondan. Menurutnya, tahun 1970-an, sekitar 50 kelompok ketoprak tumbuh subur di Yogyakarta. Karena diminati publik, mereka pentas tobong (berkeliling) dari kampung ke kampung. Situasi itu didukung oleh TVRI yang memberi ruang lumayan bagi kesenian rakyat. Tayangan ketoprak di TVRI Yogyakarta bersinergi dengan maraknya pertunjukan ketoprak di panggung-panggung rakyat.
Namun, Bondan dan Bakdi tak sepenuhnya melihat TV swasta sebagai biang utama kepunahan seni tradisi. Kesalahan utama terletak pada kegagapan pekerja seni. Mereka gagap dan tidak kreatif menarik kembali hasrat publik yang hilang. Fenomena itu bermula tahun 1990-an ketika terjadi loncatan teknologi informasi dan industrilisasi. Pekerja seni tradisi tidak siap menghadapi tantangan zaman, di mana minat publik beralih ke tayangan yang estetikanya lebih menarik.
Apalagi, kata Bakdi, TV sedemikian mudahnya ditonton oleh publik. Tayangannya bisa dinikmati anak-anak sampai orangtua tanpa harus keluar dari rumah. "Bila perlu, sambil telanjang pun kita bisa nonton televisi. Bandingkan, kalau nonton acara panggung atau nonton bioskop. Kita harus berpakaian, keluar rumah, dan harus ada ongkos transportasi," papar Bakdi.
Dr Mark Hobart, warga Inggris yang 10 tahun terakhir meneliti TV dan kesenian di Bali, sependapat dengan Bondan dan Bakdi, bahwa dalam situasi sekarang, pekerja seni tradisi harus lebih kreatif. "Di tengah perubahan minat publik, pekerja seni tradisi harus lebih kreatif menyuguhkan pertunjukan yang komunikatif," kata Hobart yang menjabat Direktur The Balinese and Javanese Research Archive (BAJRA).
Bakdi menyarankan, lembaga-lembaga kesenian semacam Dewan Kesenian, dan organisasi nonpemerintah yang peduli pada seni tradisi memprioritaskan pembinaan pada kesenian rakyat yang terancam punah. "Yang difestivalkan sebaiknya kesenian yang terancam punah. Tidak usah terlalu memikirkan kesenian yang sudah relatif aman dan hidup," tandas Bakdi. (NAR)
